Jalan Kelintau dan Mental Birokrat Kita

Lintau, barangkali dulu tidak banyak orang yang mengenal nama daerah ini, apalagi yang pernah pergi ke kecamatan yang terletak agak jauh dari pusat Kota Batusangkar (lk 45 km dari Batusangkar via setangkai dan lk 30 km via Puncak Pato).

Hal ini bisa dipahami ketika Lintau menjadi daerah yang tak bisa dipisahkan dari nama beberapa tokoh nasional. Di antara tokoh itu misalnya Dr. Fasli Jalal, seorang pejabat di lingkungan Depdiknas ( sekarang Wakil Menteri Pendidikan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II ). Kemudian, Lintau juga makin dikenal ketika Jusuf Kalla menjadi RI-2, Lintau makin diketahui banyak orang karena istri Jusuf Kalla, Ny Mufidah, adalah anak “rang Lintau” asli. Istilah rang minang “ sumando ".
Sekarang, ketika siapa saja pejabat negara atau provinsi berkunjung ke daerah Lintau, Maka sejenak, jalan ke Lintau telah menjadi salah satu jalan yang bakal ditempuh rombongan kenegaraan yang terhormat itu.
Bagi mereka yang pernah pergi ke Lintau melewati jalan Puncak Pato tentu sudah sangat paham betapa jalan menuju Lintau sangat mengasyikkan sekaligus penuh tantangan. Perjalanan yang menyenangkan, karena kita bakal bertemu dengan suasana pegunungan yang sejuk, pemandangan yang indah, namun perjalanan itu menjadi sangat menantang (untuk tidak mengatakan sangat berbahaya) karena jalan menuju ke situ penuh tanjakan dan kelokan patah. Tanjakan dan kelokan itu diperparah oleh badan jalan yang relatif sempit dan ditumbuhi oleh semak belukar di kanan kiri jalan tumbuh subur semak belukar dengan berbagai jenis tumbuhan yang sangat mengganggu karena menghambat pandangan pemakai jalan.

Sebenarnya hal itu tidak harus terjadi ji kalau semak belukar yang tumbuh subur itu dibersihkan secara berkala sehingga penglihatan pemakai jalan tidak harus terganggu. Pernah seorang aparat pemerintahan otoriter setempat mengatakan “ indak ado anggaran untuak marawat jalan tu do pak “. Entah betul atau salah yang penting ketika rombongan Para Pejabat Negara yang melewati pergi ke Lintau, jalan ke Lintau tiba-tiba berubah. Jalan yang berlubang ditambali dan semak belukar itu dibersihkan sehingga jalan ke Lintau kelihatan sangat berbeda dengan biasanya.”barasiah jo gunuang di tinggakan kabuik” kira – kira begitulah orang awak mengatakan.

Secara logika sangat mudah dimengerti bukan? Kenapa tiba – tiba jalan ke Lintau berubah. Hal ini terjadi berkali – kali, sehingga ada orang lintau sendiri bilang “ untuang penjabat (bukan pejabat) ado na kadatang, kalau indak, ndak katarang jalan kamari do “. Berarti kalau bukan karena pejabat jalan ke lintau akan balik dengan semak belukarnya??? Satu pertanyaan untuk kita ( apak penjabat tadi gai ).

Kita tinggalkan tentang jalan ke Lintau ini lebih jauh. Sekarang mari kita kritik dari fenomena jalan ke Lintau ini yang berkaitan dengan "mentalitas" para birokrat kita hari ini. Instansi terkait sangat perhatian dengan kenyamanan dan keselamatan rombongan Pejabat yang hanya numpang lewat beberapa menit, tapi seperti tak mau peduli dengan keselamatan “rakyat badarai” yang melewati jalan itu saban hari. Kalau begitu untuk apa masyarakat harus bayar pajak bangunan dan berbagai macam iuran kepada negara ini??
Zaman boleh saja berubah, rejim boleh saja berganti, tapi sepertinya mentalitas para birokrat kita tidak banyak mengalami perubahan. Kenyataan ini memaksa kita untuk tetap berkesimpulan bahwa birokrat kita masih terjangkiti virus “ABS” (Asal Bapak Senang). Sekalipun gerakan “good govermance” telah dihembuskan sejak era reformasi bergulir, yang salah satu intinya adalah "birokrat sesungguhnya pelayan rakyat", namun kecendrungannya sampai hari ini mereka masih saja lebih berkhidmat kepada atasan, sementara rakyat sering hanya dijadikan sebagai objek penderita.
Penyakit Orde Baru itu masih sering kita temui di banyak instansi pemerintah. Sepertinya “permimpin adalah pelayan rakyat” hanyalah adagium kosong yang ada dalam teori buku buku tentang administrasi pemerintahan dan masih sangat jauh dari kenyataan.
Sampai hari ini betapa rakyat masih merasakan kesulitan berhubungan dengan aparat pemerintah. Jangankan untuk berharap kepada pemerintah agar memperhatikan kenyamanan fasilitas publik. Bahkan untuk mengurus selembar KTP, KK, Akta  atau Surat surat lainnya masih ada juga yang  harus menunggu dalam waktu yang lama kecuali kita harus bayar melebihi aturan yang sebenarnya. Birokrat kita masih mempraktekkan motto “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”, padahal seharusnya “kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit”.
Namun potret buram birokrasi kita itu akan terlihat sangat berbeda takkala yang berurusan adalah “orang besar”. Semuanya terlihat begitu mudah dan bahkan sangat dipermudah. Sesuatu yang sebelumnya berbelit-belit, tiba-tiba bisa menjadi sangat sederhana. Kantor yang sebelumnya berantakan bisa kemudian menjadi sangat bersih tak kala ada “orang penting” datang.
Hak istimewa ini masih dapat dirasakan oleh " urang gadang " pada zaman sekarang ini. Kemana mental birokrat kita??
Kalau mentalitas ini tetap dipertahankan, maka harapan untuk mendapatkan pimpinan yang betul-betul berempati dengan nasib rakyat masih sangat jauh dari kenyataan. Karena itu diperlukan pergantian generasi kepemimpinan secepatnya. Kita merindukan sosok kepemimpinan Umar bin Abdul Azis yang sangat peka dengan hak-hak rakyatnya, kita mengimpikan sosok Abu Bakar Siddik yang siap turun di waktu malam memonitor rakyatnya, tentu saja kita sangat mendambakan lahirnya pemimpin dengan sosok Rasulullah yang hidup sederhana dan mengabdikan semua detik kehidupannya untuk kemaslahatan ummatnya bahkan sampai beliau menjelang sakaratul maut. Tapi, sampai kapan???Wallahu a’lam.