Narkoba Makin Meluas BNP/BNK Berperanlah!

HALUAN, Jumat 11 Maret 2011
HALUAN KITA

Publik kembali dibikin jengkel dan bertanya-tanya apakah pemerintah serius mengurus pekerjaan memerangi narkoba? Kok penjara yang mestinya jadi tempat penyadaran masyarakat jutru menjadi pusat kendali peredaran narkoba?

Pertanyan itu patut kita wakili untuk dilajutkan ke pemerintah tatkala kabar heboh yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Jawa Tengah berubah jadi pusat peredaran narkoba internasional. Sang Kepala Lapas malah berperan menjadi salah satu pengendali atau diduga keras dia terlibat atau setidak-tidaknya dia mengetahui adanya pusat kendali peredaran narkoba internasional di tempat yang mesti dia awasi.

Dari kenyataan ini kita harus mengakui bahwa ternyata peredaran narkoba dari dalam penjara mengunakan peralatan Teknologi Informasi (TI) canggih. Sebab kalau tidak tentu tak bakal lolos dari pengawasan yang ekstra-ketat di Nusakambangan.

Kita duga selain menggunakan TI yang canggih, juga didukung kemampuan menggunakan peralatan. Dengan peralatan yang canggih tersebut, dapat mengatur lalu lintas keluar masuknya narkoba dari luar negeri ke dalam penjara.

Melalui peralatan itu juga yang menghubungkan jaringan mereka ke seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Buktinya, para pengedar mengatur rapi bisnisnya di lingkungan penjara dan dapat leluasa mengedarkan narkoba tersebut dari lapisan terbawah hingga mendistribusikannya di lapangan.

Apa sesunguhnya yang tak beres dari karut marut ini? Sepintas dapat kita tangkap bahwa adanya peredaran narkoba di dalam penjara disebabkan oleh pengawasan aparat yang lemah, sehingga pengedar yang menjadi narapidana leluasa untuk menjalankan bisnisnya dari penjara.

Sekali lagi wajah apart hukum kita terutama lembaga pemasyarakatan tercemar karena kasus ini. Tiada ada lain yang patut kita minta kepada pemerintah kecuali memberikan tindakan tegas kepada Kepala Lapas dan kalau perlu mengganti saja Direktur Jenderalnya.

Seperti kemarin ditekankan oleh Meko Polhukam Djoko Suyanto, yang menginstruksikan kepada Menkum dan Ham Patrialis Akbar untuk mengusut dan menindak petugas lembaga pemasyarakatan yang diduga mengetahui peredaran narkotika di wilayah kerjanya.

Bahwa harus ada tindakan tegas terhadap siapa saja petugas lapas yang salahgunakan kewenangan

Dampak peredaran narkoba sekarang sudah sampai ke situasi yang sudah menggelisahkan masyarakat dan keluarga-keluarga di Indonesia. Dari waktu ke waktu kita mendengar dan menyimak melalui pemberitaan tentang penangkapan pengedar dan pemakai narkoba. Bahkan ada pula yang sudah menjadi pabrikan lalu dibongkar oleh kepolisian RI. Tapi sepertinya dari waktu ke waktu kasus-kasus narkoba tiada hentinya dan tidak menunjukkan gejala menurun malah menaik.

UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memang sudah digulirkan. Tetapi kenapa tidak jua kunjung melemah ‘serangan’ peredaraan narkoba itu di tanah air?

Di daerah, khsusnya di Sumatera Barat hal ini terasa sekali menggelisahkannya. Banyak orang tua mulai putus asa karena anak-anaknya tidak kunjung bisa dijauhkan dari kecanduan. Pola peredaran dan distribusi narkoba yang semakin canggih telah menjadikan pemakai sebagai pencandu yang ter-fait acompli oleh pengedar utama. Artinya yang mengedarkan di tingkat pemakai adalah pemakai yang sudah punya ketergantungan tinggi juga. Mereka tak bisa berhenti karena ditekan oleh pengedar yang lebih tinggi.

Kita berharap Badan Narkotika Provinsi dan Kabupeten/Kota yang ex officio Ketuanya adalah Para Wakil Kepala Daerah, hendaknya benar-benar tidak sekedar menyandang predikat ketua, melainkan benar-benar bekerja memikirkan bagaimana melakukan perang terhadap narkoba yang lebih efektif di daerahnya masing-masing. Jangan hanya serahkan kepada polisi semata.***